Camat Leuwigoong menghadiri kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Kabupaten Garut pada Rabu, 22 Juli 2026, mulai pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut membahas evaluasi Indeks Kapasitas Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Garut Utara dan Garut Selatan.
Dalam pembahasan tersebut, Paguyuban Masyarakat Garut Utara menyampaikan hasil kajian kapasitas daerah yang telah dilakukan melalui forum akademik. Hasil kajian tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan untuk melihat kesiapan Garut Utara dari sisi kapasitas daerah. Forum juga membahas perlunya mempersiapkan dokumen strategis, meliputi kajian penetapan kawasan ibu kota, rencana tata ruang, rencana induk kawasan, desain pembangunan jangka panjang, serta pembentukan tim persiapan.
Selain aspek administratif dan tata ruang, pembahasan turut mencakup kebutuhan penguatan ekonomi dan konektivitas wilayah. Usulan yang disampaikan antara lain pengembangan kawasan industri Garut Utara yang terintegrasi dengan jalur nasional Bandung–Tasikmalaya, Stasiun Cibatu, dan rencana Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap. Pengembangan akses keluar Tol Leles dan Kadungora juga disampaikan sebagai bagian dari rencana peningkatan konektivitas, logistik, investasi, dan pertumbuhan ekonomi wilayah utara Kabupaten Garut.
Kunjungan kerja tersebut menjadi sarana koordinasi antara DPRD Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Garut, pemerintah kecamatan, perangkat daerah, serta unsur masyarakat dalam membahas kesiapan CDPOB secara menyeluruh. Pembentukan daerah baru memerlukan kesiapan administrasi, kelembagaan, tata ruang, infrastruktur, kemampuan fiskal, dan pelayanan publik. Informasi mengenai keputusan akhir serta rencana tindak lanjut rapat belum tersedia sehingga tidak dicantumkan dalam berita.
Keikutsertaan Camat Leuwigoong dalam kegiatan ini mendukung penyampaian informasi dan kepentingan kewilayahan dalam proses perencanaan CDPOB Garut Utara. Kecamatan Leuwigoong berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Garut, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pihak terkait, memperkuat disiplin dalam penyediaan data kewilayahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, tertib, partisipatif, dan berkelanjutan.
